Seseorang Mengaku Wartawan Diduga Terlibat Pemerasan, Polisi Lakukan Penyelidikan

MEDAN , MEInd TV- Dunia jurnalistik bisa tercoreng karena ulah Oknum yang mengaku Wartawan berisinial LS warga Pancurbatu diduga melakukan pemerasan kepada Keluarga Tersangka yang berproses di Polsek Pancurbatu. 

 Tak tanggung, uang yang diterimanya Rp 28 Juta. Penyerahan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama Melalui Transfer Rp 25 Juta dan Tahap kedua Kontan Rp 3 Juta. 

Dugaan Pemerasan ini terungkap setelah keluarga tersangka memberikan laporan ke Penyidik dari rangkaian Perkara yang menimpa Adik Mereka. 

Andre Bancin adalah tersangka yang dimintai uang oleh LS. Kemudian Andre memberitahukan kepada keluarganya. 

Dengan dalih uang Perdamaian. Merasa yakin dengan LS. Selanjutnya, Kakak dan Ipar Tersangka bernama Hendra dan Teti Damiati Bancin menyerahkannya. Pemberian Uang tersebut diketahui oleh Juanda Banurea warga Padangbulan yang tak lain adalah Opung tersangka Andre Bancin. Setelah uang diberikan, Tersangka tidak kunjung keluar, malahan Sudah dikirim ke Rutan Pancurbatu. Korban pun teriak dan menempuh Jalur Hukum.

Sementara itu, Penyidik terus bekerja untuk mendalami peranan Oknum yang mengaku - ngaku Wartawan tersebut dan keterangan keluarga yang memberikan Uang. 

Info mencuat LS juga meminta uang Rp 250 Juta kepada Tersangka Riski Kristian Tarigan dan Glendito Opusunggu. Kemudian meminta Rp 25 Juta kepada Tersangka Donli Gultom.

Penting untuk diingat bahwa setiap individu bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, dan kasus ini tidak boleh dijadikan alasan untuk mengatasnamakan propesi, apa lagi dapat mencoreng nama baik wartawan yang dalam tugasnya diatur dalam Undang-Undang Pers serta menjunjungtinggi Kode Etik Jurnalis (KEJ). (Tim) 

Editor: HR Oen

Wujud dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Deliserdang Sehat Bersih dari sampah

DELI SERDANG , MEInd TV - Tidak ada yang boleh merusak citra Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang untuk bertransformasi menjadi daerah yang lingkungannya bersih dan sehat, terutama dari persoalan sampah. Apalagi, kebersihan merupakan salah satu fokus utama Pemkab Deli Serdang di bawah pemerintahan Bupati, dr H Asri Ludin Tambunan dan Wakil Bupati, Lom Lom Suwondo SS, dan tertuang dalam salah satu misi dari empat misi besar pembangunan Deli Serdang, yakni Sehat Lingkungannya. Salah satu upaya yang terus dilakukan untuk mewujudkan misi Sehat Lingkungannya itu, Pemkab Deli Serdang melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan pemerintah kecamatan, langsung turun tangan untuk penertiban tempat pembuangan sampah (TPS) ilegal, dan melakukan pengawasan ketat terhadap pembuangan-pembuangan sampah liar. 

 "Kami siap mendukung penuh pemerintah kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang dalam menindak pelaku pembuangan sampah liar. Setiap pelanggaran akan kami proses sesuai ketentuan. Kami mengajak warga untuk tertib dan bekerja sama demi menjaga kebersihan lingkungan," tegas Kasatpol PP Deli Serdang, Marjuki SSos MAP, Rabu (3/12/2025). 

Terpisah, Camat Percut Sei Tuan, A Fitrian Syukri SSTP MSi menjelaskan, pihaknya bersama personel Satpol PP telah menertibkan pembuangan sampah liar menggunakan becak motor (Betor) yang dilakukan masyarakat, salah satunya di Desa Kolam, Kecamatan Percut Seituan, pada 24 November 2025 lalu. Betor tersebut diduga mengangkut sampah dari rumah-rumah warga untuk dibuang sembarangan di lahan terbuka. 

 Praktik tersebut sudah meresahkan masyarakat karena menyebabkan bau tidak sedap, mencemari lingkungan, serta memicu risiko penyakit. Tindakan seperti itu tidak boleh berlanjut karena bertentangan dengan aturan kebersihan dan sangat merugikan warga.

 "Kami bertindak cepat karena laporan masyarakat sudah sangat jelas. Pembuangan sampah secara liar harus dihentikan. Ini merusak lingkungan dan tidak bisa lagi ditoleransi," tegas Camat.

Kepada masyarakat diimbau agar tidak lagi membuang sampah secara sembarangan. "Jika warga tidak tahu harus membuang sampah kemana, silakan jumpai Kepala Desa. Nanti akan didata untuk menjadi Wajib Retribusi Sampah (WRS), sehingga sampah dapat diangkut secara teratur. Dengan begitu, lingkungan kita menjadi lebih tertib dan lebih sehat," ujar Camat. 

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, lanjut Camat, sangat penting. Sistem pengangkutan sampah yang resmi telah disiapkan desa dan kecamatan agar kebersihan wilayah tetap terjaga. Selain itu, sambung Camat, berdasarkan arahan Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, agar semua perangkat daerah melakukan Jumat Bersih. Bergotong royong melakukan pembersihan sampah di semua kecamatan setiap hari Jumat. 6 KECAMATAN BEBAS SAMPAH Di sisi lain, Pemkab Deli Serdang saat ini tengah mengikuti proses penilaian Adipura yang dilakukan tim penilai pusat. Penilaian dilaksanakan di enam kecamatan, yakni Percut Sei Tuan, Tanjung Morawa, Deli Tua, Sunggal, Namorambe, dan Patumbak. ‎  ‎

Dalam penilaian tersebut, seluruh titik yang sebelumnya dikenal sebagai lokasi pembuangan sampah liar dipastikan sudah tidak berfungsi lagi. Seluruh lokasi pembuangan sampah liar telah ditutup secara permanen, dan saat ini tidak ditemukan lagi timbunan sampah liar di enam kecamatan yang dinilai. ‎  ‎

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Deli Serdang, Debora menegaskan, pihaknya telah melakukan pengawasan intensif sejak jauh hari sebelum tim Adipura turun ke lapangan. ‎ ‎"Kami memastikan seluruh titik yang dulu menjadi lokasi pembuangan sampah liar telah ditutup. Saat ini, kondisi di enam kecamatan yang dinilai sudah bersih dan tidak ditemukan lagi sampah liar," tegas Debora.  ‎

Keberhasilan menutup seluruh titik pembuangan sampah liar ini tidak terlepas dari kerja sama lintas sektor, mulai dari pemerintah kecamatan, desa, hingga peran aktif masyarakat yang semakin sadar pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. ‎ ‎Debora berharap, melalui upaya maksimal yang telah dilakukan, Kabupaten Deli Serdang dapat meraih hasil terbaik dalam penilaian Adipura tahun ini. ‎ ‎"Adipura bukan sekadar penghargaan, tetapi bentuk komitmen kita bersama dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat," pungkasnya. Debora menambahkan, agar setiap oknum yang memviralkan sampah di Deli Serdang, diapreasiasi dengan cara merekrutnya sebagai penggiat lingkungan yang bekerja sama dengan desa dan kecamatan. Itu dilakukan untuk penjagaan penuh dalam razia/ronda sampah liar secara rutin bersama Pemkab Deli Serdang guna mengamankan warga nakal yang tidak mau membayar retribusi sampah dan memilih untuk membuang sampah sembarangan. 

 "Alangkah bijaknya bentuk cinta lingkungan kita tidak hanya menyudutkan pemerintahan dalam bekerja, melainkan memviralkan orang-orang yang masih saja nakal membuang sampah sembarangan," jelasnya.

Dia berharap, masyarakat memahami fungsi papan imbauan larangan membuang sampah. Bukan sekadar dibaca, tetapi dilaksanakan. 

 "Jika papan imbauan tidak dianggap oleh masyarakat, maka bukan pemerintahnya yang disudutkan dan disalahkan, melainkan masyarakat itu sendiri yang harus malu karena masih rendahnya budaya membaca, memahami fungsi papan imbauan serta masih rendahnya kesadaran dalam penerapan pola hidup bersih," tutupnya. (Tim) 

Editor: HR Oen ‎

Dihadiri Ribuan Orang, Perayaan Natal PPD HKBP Distrik X Medan Aceh Berlangsung Meriah dan Penuh Sukacita

MEDAN , MEInd TV - Perayaan Natal Persekutuan Parompuan Distrik (PPD) HKBP Distrik X Medan Aceh, berlangsung meriah dan penuh sukacita, pada Selasa, 2 Desember 2025 di Gedung Aula Fakultas Kedokteran Universitas HKBP NOMENSEN MEDAN dimulai sejak pukul 16.00 Wib sampai dengan selesai. Dalam perayaan tersebut turut hadir Seluruh peserta Ribuan Anggota PPD HKBP Distrik X Medan Aceh, dan tamu undangan termasuk Bimbingan Pastoral dari Pareses HKBP Distrik, Prof. Dr. Efendi Napitupulu, S.H., kemudian Dr. Janter Napitupulu mewakili tokoh Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

Diketahui Thema Natal tahun 2025 kali ini tertulis di dalam firman Alkitab Matius 1: 21-24," Allah Hadir Untuk Menyelamatkan Keluarga" dan Sub Thema :

 "Perayaan natal Tahun ini mengajak seluruh umat melalui kehadiran Ina/Perempuan Gereja HKBP untuk mengukuhkan kembali meneguhkan peran keluarga, sebagai pusat kehidupan iman, kasih dan pengharapan iman. 

Firman tersebut mengajak kita untuk bersama-sama sesama orang percaya kepada Tuhan dan Mari kita semua umat TUHAN bersama-sama berperan sebagai “Gembala” mengajak anak keluarga dan sesama kita serta semua pelayan TUHAN bersama-sama melangkah membawa Damai dan Kasih Tuhan Yesus Kristus, marilah sebagai seorang Ina (Ibu) membawa damai dalam keluarga. Sebelum Ibadah dilaksanakan Prosesi Ibadah dan Kemudian dilanjutkan dengan Laporan Ketua Panitia Pelaksana Natal, lanjut Ketua PPD Ibu Honni Simamora SE, MM, dan dalam laporan serta sambutannya mengatakan Terimakasih atas kepercayaan dan dukungan dari Bapak/Ibu yang hadir, dimana kepanitiaan kali ini yang melaksanakan adalah gabungan kepanitian keseluruhan berkolaborasi bersama. 

Ketua Panitia Agustina Lumbantobing, S.H., menyampaikan kata sambutan selamat datang mengikuti perayaan natal persekutuan perempuan distrik X Medan Aceh. Disambung Ketua PPD HKBP Sumut, Ibu Honni Tiurlan br. Simamora, S.E., M.M., mengatakan,

 "Terimakasih kepada seluruh jemaat yang hadir, Amang Praeses atau yang mewakili, para personil tahbisan pendeta aktif, bibelvrou, dan para tokoh-tokoh jemaat HKBP yang hadir serta semua pihak yang tidak dapat disebut satu per satu atas doa dan dukungannya baik kehadiran, moril dan dana partisipasi serta kerjasama yang baik sehingga kegiatan ini dapat diselenggarakan", katanya.

 "Terimakasih dukungan mewakili tokoh masyarakat Kombes Pol (purn) Dr.Maruli Siahaan, S.H., M.H., Terimakasih bimbingan pastoral dari Praeses HKBP Distrik X Medan Aceh, sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik pada hari ini. Kiranya makna Natal ini membawa sukacita dan Damai serta Kasih Tuhan bagi kita semuanya", ucapnya lagi saat diwawancarai awak media yang bertugas. 

Untuk Acara Penyalaan lilin Natal dilakukan oleh antara lain: Parjamita : Pdt.Swandi Sinambela, S.Th., M.PS.i. Kabid Koinonia : Pdt. Darwin Sihombing, S.Th. Mewakili Undangan : Dr. Janter Napitupulu. Ketua PPD : Honni Tiurlan Sihombing, S.E., M.M. Ketua Panitia : Agustina Lumbantobing, S.H., Mewakili Ama : Prof. Dr. Efendi Napitupulu, S.H. Mewakili Ina: Ny. Perlaungan Simangunsong br. Silitonga. Lebih lanjut, Ibadah Natal dilayani oleh Pdt. Darwin Sihombing, S.Th. para Sintua sebagai petugas persembahan. Ibadah diiringi dengan alat musik lengkap berkolaborasi dengan musik gereja yang menambah sentuhan semangat peribadahan yang serasa khidmat penuh rasa damai sejahtera. 

Acara perayaan dihadiri ribuan orang dan berlangsung dengan sukacita di isi dengan beberapa Koor Pujian dari Koor PPD, Koor Ama, Koor, HKBP Teladan dan HKBP Menteng, HKBP Cinta Damai, HKBP Sudirman, HKBP Wahidin Baru, HKBP Glugur, HKBP Bethesda Mandala, dan Koor dari 16 Group PPD Distrik X Medan Aceh. Kemudian dilanjutkan dengan Makan Malam bersama, Hiburan dan Gerak tarian dari mewakili berbagai Gereja Distrik X HKBP Medan Aceh yang telah disusun oleh Panitia Pelaksana dan Sukses Terlaksana dengan baik.(Tim) 

Editor: HR Oen

Komisaris Bio Farma dr. Relly Reagen Dampingi Kepala BP BUMN Dony Solaria Saluran Bantuan Bencana Sumatera

PADANG PARIAMAN , MEInd TV- Komisaris Bio Farma, dr. Relly Reagen, mendampingi Kepala BP BUMN sekaligus Wakil CEO Danantara, Dony Oskaria dalam rangkaian kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto. Dimana langsung turun ke Desa Kasai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, sekitar jam 15.30 WIB (sore), Senin (1/11/2025). 

Dalam kesempatan tersebut, dr. Reagen mewakili Bio Farma Group mengatakan, bantuan dari Kimia Farma dan Indofarma melalui Holding telah disalurkan ke Posko-Posko Bencana terdekat.

 "Bantuan bencana dari BUMN di salurkan di Posko Bandara Internasional Minangkabau (BIM) dan Posko Batu Busuk Kecamatan Pauh. 

Selain itu juga ke sejumlah titik penanganan bencana di Sumatera Utara dan Aceh," ucap dr. Reagen sapaan akrabnya saat dihubungi, Selasa (2/11/2025).

Kepala BP BUMN, Bapak Dony Oskaria menyampaikan, apresiasinya atas kontribusi BUMN kesehatan dalam penanganan bencana. 

 “Kami sangat mengapresiasi kehadiran BUMN di bidang kesehatan dalam mendukung upaya penanggulangan bencana. Terima kasih kepada seluruh pihak yang bergerak cepat membantu masyarakat," ucap Dony sapaan akrabnya. 

Katanya, Bio Farma Group bersama perusahaan anggota holding BUMN farmasi harus terus komitmen, untuk hadir dan memberikan dukungan nyata dibsetiap kondisi kedaruratan. Khususnya juga melalui penyediaan bantuan medis dan logistik kesehatan. 

 "Kedepan Bio Farma Group juga diharapkan dapat terus menjadi garda terdepan dalam aksi tanggap bencana," pungkas Dony. (red) 

Editor: HR Oen

Judi Sabung Ayam Resahkan Warga Kutalimbaru, Polsek Diduga Tak Berdaya Desakan Kapolrestabes Menggema!

KUTALIMBARU , MEInd TV - Rasa kecewa dan kekesalan warga Pasar 2, Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, semakin memuncak. Masyarakat menilai Polsek Kutalimbaru gagal menunjukkan ketegasan dalam memberantas judi sabung ayam yang terus beroperasi terang-terangan di wilayah hukum mereka. Hingga hari ini, arena sabung ayam di Pasar 2 masih “hidup subur”, bebas beroperasi seolah tanpa pernah tersentuh aparat penegak hukum. 

Warga menilai kondisi ini bukan hanya meresahkan, tapi telah mencoreng rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. “Kami sudah capek melihat sabung ayam ini dibiarkan begitu saja. Seolah-olah Polsek Kutalimbaru tidak berani menggerebek apalagi menutupnya. Karena itu, kami warga mendesak Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak turun langsung ke lapangan,” tegas Lubis (46), warga sekitar.

Keresahan serupa juga disampaikan Sembiring, yang mengaku bahwa aktivitas sabung ayam tersebut sudah mengganggu ketertiban dan kenyamanan warga.

 “Bisingnya luar biasa. Teriakan para penonton saat ayam diadu itu sampai terdengar ke mana-mana. Mereka tidak peduli dengan warga sekitar,” ucapnya kesal. 

Informasi yang dihimpun warga menyebutkan, arena judi sabung ayam itu rutin digelar setiap Sabtu dan Minggu, dengan jumlah taruhan yang tidak kecil. Saat “event” berlangsung, lokasi tersebut dipenuhi orang, namun tidak pernah sekalipun terlihat aparat melakukan penertiban. “Kalau sudah ada event, pasti ramai. Justru di saat seperti itu polisi harus hadir. Kami hanya minta penegakan hukum yang benar,” tambah warga lainnya dengan tegas. 

Sementara itu, upaya konfirmasi terhadap jajaran Polsek Kutalimbaru tak membuahkan hasil. Kapolsek Kutalimbaru AKP Idem Sitepu yang dihubungi melalui pesan WhatsApp di nomor +62 812-6045-xxxx pada Selasa (2/12/2025) tidak memberikan respons hingga berita ini diterbitkan. 

Hal yang sama terjadi saat wartawan mencoba menghubungi Waka Polsek Kutalimbaru IPTU Syafrizal, S.Sos melalui WhatsApp +62 812-6444-xxxx. Pesan telah centang biru, namun tidak ada balasan. Kanit Reskrim Polsek Kutalimbaru IPDA A. Sinulingga yang dikonfirmasi melalui WhatsApp +62 813-6176-xxxx juga tidak bersedia memberikan jawaban, meski pesannya telah terbaca. Sikap bungkam jajaran Polsek Kutalimbaru ini semakin mempertebal kecurigaan warga bahwa ada kelemahan serius dalam upaya pemberantasan praktik perjudian di wilayah tersebut. (Tim)

Editor: HR Oen 

Tanggap Bencana, Ivoni Munir Tambah Alat Berat, Prioritaskan Junjuang Sirih yang Terdampak Parah

SOLOK , MEInd TV - Ivoni Munir, S. Farm., Apt, Ketua DPRD Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, menunjukkan komitmennya dalam mempercepat proses pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang menerjang wilayah tersebut. Pada Senin (1/12/2025) malam, Ivoni Munir menurunkan tambahan satu unit alat berat. 

Meskipun masa tanggap darurat telah memasuki hari kelima, Ivoni Munir menilai bahwa kebutuhan alat berat masih sangat mendesak.

 "Alat berat dari pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera, dari provinsi, dan dari kabupaten memang sudah turun. Namun jumlahnya belum mencukupi untuk memperbaiki berbagai kerusakan, terutama normalisasi sungai dan pembersihan material longsor," ujarnya kepada wartawan, Selasa (2/12/2025).

Bantuan tambahan tersebut difokuskan untuk wilayah Kecamatan Junjuang Sirih, khususnya Nagari Muaro Pingai dan Nagari Paninggahan, yang menjadi daerah dengan tingkat kerusakan cukup berat. 

"Masih banyak akses jalan yang tertutup batu, kerikil, dan kayu. Karena itu kami menambah satu unit alat berat untuk mempercepat pembersihan," tukas Ivoni Munir. 

Ivoni Munir menekankan bahwa percepatan penanganan hanya dapat tercapai melalui kerja sama semua pihak. 

"Sinergi antara pemerintah daerah, Forkopimda, DPRD, Kodim, Polres, dan para wali nagari sangatlah penting. 

Kita harus bergerak bersama agar persoalan di lapangan bisa diselesaikan selama masa tanggap darurat ini," tegasnya.

Terkait kebutuhan pemulihan pascabencana, Ivoni Munir berharap dukungan tambahan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat segera terealisasi.

 "Kami masih membutuhkan bantuan besar untuk membangun kembali infrastruktur yang rusak, seperti jalan longsor, jembatan yang terputus, serta normalisasi sungai," tuturnya. 

Selain infrastruktur, Ivoni Munir juga menyoroti kebutuhan masyarakat yang mendesak untuk segera dipenuhi. "Anak-anak membutuhkan pakaian sekolah, masyarakat membutuhkan fasilitas umum seperti sekolah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tempat ibadah yang rusak serta obat-obatan. Semua ini harus menjadi perhatian dalam tahap pemulihan berikutnya," tutupnya.(Red) 

Editor: HR Oen

Blak-blakan dari Balik Jeruji: Kadisporapar Padangsidimpuan Ungkap Peran Eks Walikota dalam Jual Beli Lahan Tor Hurung Natolu

MEDAN , MEInd TV – Proses hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Dinas Pariwisata Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2021 semakin memanas. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Padangsidimpuan, Ali Hotman Hasibuan, yang kini telah dipindahkan ke Rutan Kelas I Tanjung Gusta Medan, menyampaikan kronologi dan dugaan mengejutkan terkait keterlibatan mantan Walikota Padangsidimpuan, Irsan Efendi Nasution. 

Ali Hotman Hasibuan, yang mulai menjabat efektif pada Januari 2021, kini telah mendekam di balik jeruji besi selama kurang lebih tiga bulan. Melalui keterangannya, ia berharap kepada Kejari Kota Pd. Sidempuan adanya penyelidikan lebih lanjut terhadap peran Walikota saat itu, Irsan Efendi Nasution dkk. 

Hotman juga menyebut Walikota sebagai pengatur sesungguhnya dalam proses jual beli lahan dan bahkan menduga lahan yang dibeli Pemkot adalah milik Walikota sendiri, ujarnya Senin 1/12/25. 

Kronologi Pengadaan Lahan Tor Hurung Natolu: Peran Walikota, PPTK, dan Bendahara, BPN, KJPP. Hotman menjelaskan bahwa perencanaan dan penganggaran kegiatan pengadaan lahan sudah dilakukan pada tahun 2020 sebelum ia menjabat sebagai Kadis. Setelah bertugas, lokasi lahan di Tor Hurung Natolu yang melibatkan Irpan dan Azhari telah disepakati oleh Sekretaris Dinas (Plt. Kadis sebelumnya), Mei Jenni Harahap. 

Titik krusial yang diungkapkan Hotman adalah serangkaian persetujuan dan perintah dari Walikota Irsan Efendi Nasution, yang kemudian ditindaklanjuti oleh PPTK dan Bendahara: Konsultasi dan Pengukuran: Hotman memerintahkan PPTK (Hamdan Damero) untuk konsultasi ke BPN Provinsi. Setelah mendapat hasil bahwa kewenangan di bawah 5 Ha adalah BPN Kabupaten/Kota, Hamdan Damero, didampingi pihak BPN Kota Pd. Sidempuan, turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran.

Penentuan Lokasi Final: Hotman sempat meminta Hamdan Damero mencari lahan pembanding (di Barkottopong), namun karena lokasi di Barkottopong dianggap tidak memungkinkan secara infrastruktur, lahan di Tor Hurung Natolu ditetapkan.

Kunjungan Lapangan Walikota: Pada sekitar akhir Juli 2021, Hotman mengaku sempat mendampingi Walikota ke lokasi Tor Hurung Natolu dengan sepeda motor, turut serta pula Hamdan Damero (PPTK) dan Khairul Amri Siregar (Bendahara), namun mereka berdua menunggu di bawah tidak ikut naik ke lokasi. Kunjungan ini menguatkan indikasi persetujuan Walikota terhadap lokasi tersebut. Perintah Tindak Lanjut Pencairan: Setelah hasil penilaian KJPP sebesar Rp 765.000.000,- keluar (dengan didampingi di lapangan oleh Hamdan Damero), Hotman melapor ke Walikota dan dijawab, "Ok, tindak lanjuti."

Perintah Final Pencairan: Puncak persetujuan terjadi pada 31 Desember 2021 di Rumah Dinas Walikota, di mana Walikota Irsan Efendi kembali memerintahkan: “Laksanakan dan tindak lanjuti saja.” Berdasarkan perintah dan persetujuan Walikota inilah, Hotman Hasibuan kemudian menyampaikan kepada PPTK (Hamdan Damero) untuk menindaklanjuti proses pencairan dana sesuai Pagu Anggaran Rp 650.000.000,-. Drama Pembayaran Pajak Balik Nama Keterangan Hotman juga menyoroti tekanan Walikota terkait biaya balik nama lahan. Pada Januari 2022, setelah terjadi selisih penghitungan biaya pajak, Hotman dipanggil menghadap Walikota di Kantornya. 

Hotman menceritakan bahwa Walikota Irsan Efendi bahkan sempat melemparnya dengan kertas sambil berkata emosi, “Kau selesaikan itu paling lambat besok!” Peristiwa ini membuat Hotman terpaksa mencari pinjaman uang sebesar Rp 8.500.000,- pada malam hari untuk diserahkan keesokan harinya agar proses balik nama berjalan. 

Dugaan Pemilik Lahan Sebenarnya dan Harapan Hotman. Poin paling sensitif dalam keterangan Hotman Hasibuan adalah dugaannya bahwa pemilik lahan yang sebenarnya adalah Walikota Padangsidimpuan (Irsan Efendi Nasution). 

Dugaan ini, menurut Hotman, kemungkinan besar diketahui oleh: Mei Jenni Harahap (Mantan Sekretaris Disporapar/Plt. Kadispora), Hamdan Damero (PPTK/Kabid Pariwisata), Khairul Amri Siregar (Bendahara), dan Irpan dan Azhari (yang tercatat sebagai pemilik lahan). 

Hotman juga mengonfirmasi sempat menyampaikan informasi tentang penyelidikan kasus tersebut kepada Walikota Irsan Efendi, termasuk pertemuan di ladang Walikota pada Oktober 2023 dan di Kantor Golkar pada Februari 2025, namun Irsan Effendi Nasution tidak meresponnya. 

Saat ini, Hotman terus berharap Kejari Kota Pd Sidempuan dapat mengembangkan kasus dirinya kepada Irsan Effendi Nasution dkknya. 

Demikian juga kepada Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum nantinya dapat mengungkap fakta yang sebenarnya terkait dugaan kerugian negara dan peran Walikota Irsan Efendi Nasution dkk-nya dalam skandal pengadaan lahan yang menjeratnya, harapnya. (Tim)

Editor: HR Oen

Lima begal sadis yang beraksi 24 lokasi di ringkus Polsek Sunggal

MEDAN , MEInd TV -Tim Unit Reskrim Polsek Sunggal menembak 5 dari 7 komplotan begal yang beraksi di berbagai wilayah di Medan.Khususnya wilayah Sunggal, Para tersangka yang berhasil dibekuk petugas, diketahui sudah beraksi di 24 lokasi. Diketahui para tersangka begal yg terkenal sadis yang tidak segan segan melukai korbannya , Ketujuh pelaku yang berhasil dibekuk yakni, VRM, AJW, JF, CP, M, AF, dan DP. Sedangkan HBS sebagai penadah hasil curian. 

Kapolsek Sunggal, Kompol Bambang Gunanti Hutabarat menjelaskan, belasan aksi itu dilakukan kawanan terduga pelaku sejak Januari 2025. "Ada sembilan laporan yang masuk ke kita," ucap Bambang, Senin (1/12) 

Diterangkannya, para pelaku menjalankan aksinya dengan menggunakan senjata tajam. Mereka memepet korbannya dengan menggunakan sepeda motor. Bahkan tak segan, kawanan pelaku melukai para korbannya. 

"Beberapa korbannya mengalami luka senjata tajam," tuturnya. Penangkapan terhadap kawanan pelaku, terjadi, Minggu (23/11). Petugas yang melakukan penyelidikan mendapat informasi keberadaan salah satu pelaku, VRM di Jalan Gatot Subroto, Medan Sunggal. 

"Dari penangkapan itu, kita mendapat informasi pelaku lainnya. Lalu kita lakukan penangkapan di sejumlah lokasi dan waktu," lanjutnya. 

Dari keterangan para terduga pelaku, petugas pun berhasil menangkap penadah, Hari Baskoro. 

"Lima diantara pelaku terpaksa kita beri tindakan tegas terukur karena berupaya kabur saat dilakukan pengembangan," ujarnya. 

Kapolsek Sunggal Kompol Bambang Gunanti Hutabarat , menghimbau kepada masyarakat bahwa Polsek sunggal menjawab apa yang menjadi keresahan menjadi kekhawatiran masyarakat atas banyaknya kejadian aksi begal di wilayah hukum Polsek Sunggal.

 "Saat ini kami memaparkan hasil kerja keras kami sudah menangkap para pelaku begal, dan akan terus memburu para pelaku lainnya, dan juga menghimbau kepada masyarakat akan lebih berhati hati untuk beraktifitas di luar rumah di hari menjelang pagi,"tukasnya. (Tim) 

Editor: HR Oen

BEM FMIPA UNSRI Soroti Peran Pemuda dalam Ketahanan Pangan Nasional

OGAN ILIR , MEInd TV- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya (UNSRI) menggelar seminar kepemudaan, Sabtu (29/11/2025). Bertema “Menggali Potensi Pemuda dalam Menjaga Ketahanan Pangan Nasional” di Kampus Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Sebagaimana rilis yang diterima media, Senin (1/12/2025)

Panitia Acara menjelaskan, acara ini diikuti 150 mahasiswa. Selain itu juga menghadirkan tiga narasumber dari akademisi, praktisi, dan perwakilan pemuda. Dosen Fakultas Pertanian UNSRI, Dr. Rizky Tirta Adhiguna, menyampaikan, bahwa ketahanan pangan Indonesia memerlukan perhatian serius, terutama dari generasi muda. “Tantangan pangan saat ini tidak hanya soal produksi, tetapi juga manajemen, distribusi, dan kesiapan menghadapi krisis.

Pemuda harus menjadi motor perubahan dengan membawa ide-ide baru,” ujarnya. 

Rizky menekankan pentingnya inovasi dan pendekatan ilmiah dalam solusi pertanian. “Ketahanan pangan tidak bisa lagi didekati dengan pola lama. Kita membutuhkan riset yang aplikatif, teknologi yang mudah diadopsi, dan keterlibatan pemuda sebagai penggerak lapangan,” tambahnya. 

Ia juga menegaskan bahwa kolaborasi menjadi kunci. “Akademisi, pemerintah, petani, dan mahasiswa harus berjalan dalam satu visi untuk menciptakan sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan,” katanya. Dari sisi praktisi, petani Ogan Ilir, Muhammad, mengkritisi distribusi bantuan pertanian yang dinilai belum tepat sasaran. “Banyak bantuan pupuk dan bibit tidak sampai ke petani. 

Dua tahun terakhir kami kesulitan pupuk subsidi,” katanya. Meski begitu ia mengapresiasi forum ini. “Ini kesempatan bagi kami untuk bersuara. Mahasiswa harus berdiri bersama petani, karena kami penyedia pangan,” ujarnya.

Menjawab hal tersebut, Ketua Forum Suara Mahasiswa Sumsel, M. Yoga Prasetyo, S.H., menyebut pemerintah melalui Pupuk Indonesia telah meningkatkan dukungan untuk petani. “Alokasi pupuk nasional kini 9,5 juta ton naik dua kali lipat sehingga stok terjamin. Harga pupuk subsidi juga turun 20% menjadi lebih murah, dan 145 regulasi dipangkas jadi satu Perpres No. 6/2025 untuk mempermudah akses petani mendapatkan pupuk subsidi," jelasnya. 

Menurutnya, Yoga menyebut banyak masalah muncul akibat penyalahgunaan distribusi. “Sering kali hambatan datang dari oknum dilapangan, bukan dari kebijakan pemerintahnya,” tegasnya. 

Ia menegaskan bahwa mahasiswa dan pemuda perlu berperan aktif dalam pengawasan kebijakan.

 “Pemuda harus hadir sebagai pengawal, memastikan bantuan pertanian benar-benar sampai ke petani yang berhak, agar petani kita sejahtera” katanya. 

Seminar ditutup dengan deklarasi pemuda untuk mendukung ketahanan pangan nasional, sejalan dengan fokus strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. (red) 

Editor: HR Oen

PTPN I Regional 1 Salurkan Bantuan Sembako untuk Korban Banjir di Deli Serdang dan Langkat

TANJUNG MORAWA , MEInd TV- PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Regional 1 melakukan aksi cepat tanggap dengan menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak banjir di Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat. 

Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap korban bencana dengan mengusung semangat “Peduli & Berbagi – Solidaritas Tanpa Batas.” 

 *Bantuan Tahap Pertama di Kabupaten Deli Serdang* Penyaluran bantuan tahap pertama dilaksanakan pada Sabtu (29/11/2025) di Gedung Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. 

PTPN I Regional 1 menyerahkan bantuan berupa 250 zak beras 5 kg, 400 kotak mi instan, 300 kotak air mineral cup, 450 bungkus gula pasir 1 kg, 100 papan telur, Bantuan diterima langsung oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, Edwin Nasution. Kasubbag Kesekretariatan dan Humas PTPN I Regional 1, Rahmat Kurniawan, yang mewakili perusahaan bersama jajaran serta perwakilan Pengurus Serikat Pekerja Perkebunan Kantor Regional 1, menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana. 

 *Bantuan Tahap Kedua di Kabupaten Langkat* 

Keesokan harinya, Minggu (30/11/2025), PTPN I Regional 1 melanjutkan bantuan tahap kedua di Posko Penanganan Bencana Banjir Kabupaten Langkat, berlokasi di Kantor Camat Stabat. Bantuan sembako yang diserahkan meliputi 250 zak beras 5 kg, 400 kotak mi instan, 300 kotak air mineral cup, 100 papan telur. Penyerahan bantuan diterima langsung oleh Bupati Langkat, Syah Afandin (Ondim), didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, Amril. 

 Dalam sambutannya, Bupati Syah Afandin menyampaikan apresiasi kepada PTPN I Regional 1 atas kepedulian dan kontribusi nyata dalam membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat terdampak banjir.

 “Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Langkat mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada PTPN I Regional 1 yang turut berpartisipasi dalam penanganan logistik bagi masyarakat kami yang terdampak banjir. Semoga bantuan ini bermanfaat dan mampu meringankan beban masyarakat,” ujarnya.

 *Komitmen PTPN I Regional 1 dalam Penanganan Bencana* PTPN I Regional 1 menegaskan komitmennya untuk terus mendukung masyarakat di wilayah operasional perusahaan, terutama pada situasi darurat bencana alam. 

Semangat kebersamaan, solidaritas, dan kepedulian menjadi dasar pelaksanaan bantuan ini. 

Bantuan sembako yang diberikan diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat di Deli Serdang dan Langkat, terlebih pada kondisi di mana persediaan bahan makanan mulai terbatas akibat banjir yang melanda. (Tim)

Editor: HR Oen

98 Resolution Network Targetkan Gerakan #WargaPeduliWarga Terus Diperluas ke Wilayah Lain

CILEGON , MEInd TV - 98 Resolution Network kembali menggerakkan solidaritas publik melalui program #WargaPeduliWarga. Kali ini pada jilid ke 10, membagikan 600 paket sembako kepada warga dan kelompok pekerja harian dan driver ojek online di Kota Cilegon, Banten. Kegiatan berlangsung Pukul 09.00 WIB, Sabtu (29/11/2025) di Workshop TMS PT Krakatau Chandra Energi. 

PT Krakatau Chandra Energi bertindak sebagai pemberi bantuan. "Sebanyak 600 paket sembako dibagikan kepada empat kelompok penerima manfaat, di antaranya 150 warga masyarakat, 150 ojek pangkalan (Opang), 150 ojek online (Ojol), dan 150 nelayan," kata Restianti Juru Bicara 98 Resolution Network di sela-sela acara.

Gerakan Solidaritas di Tengah Arah Baru Pembangunan Nasional Kata Resti sapaan akrabnya, kgiatan ini berlangsung dalam konteks merespon arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dimana menekankan pemerataan kesejahteraan, kemandirian ekonomi, dan penguatan kohesi sosial. B"agi 98 Resolution Network, pembangunan tidak hanya berbicara soal angka pertumbuhan atau proyek infrastruktur. Akan tetapi juga ketahanan sosial di tingkat akar rumput," katanya. 

 Gerakan #WargaPeduliWarga dirancang untuk menjawab dua kebutuhan sekaligus, yakni membantu kelompok rentan ekonomi, serta memperkuat pola hubungan sosial antarwarga. "Keduanya merupakan fondasi penting untuk memastikan pembangunan berjalan stabil, inklusif, dan berkelanjutan," tandas Resti. 

 Sosial Kapital: Aset Strategis Bangsa di Era Teknologi Tinggi Menurut Resti, ada satu pesan utama yang ingin ditekankan melalui kegiatan ini. Bahwa sosial kapital adalah aset bangsa yang tidak dapat digantikan oleh teknologi maupun modal asing. 

 "Ketika dunia bergerak menuju otomatisasi dan digitalisasi. Fktor yang tetap menentukan daya tahan sebuah bangsa justru terletak pada kepercayaan sosial, solidaritas antarwarga, dan kemampuan masyarakat untuk saling menopang," jelasnya. Kata Resti, Teknologi dapat mempercepat layanan, sementara modal asing dapat memperbesar kapasitas produksi. 

Akan tetapi hal tersebut tidaklah cukup, sangatlah penting membangun rasa saling percaya dan kepedulian antar manusia. "Dalam kerangka percepatan pembangunan ala Presiden Prabowo Subianto, nilai-nilai seperti gotong royong, solidaritas lokal, dan kepedulian sosial justru memperoleh relevansi baru," tukas perempuan berhijab ini. 

Resti menambahkan, bahwa nilai ini telah lama menjadi identitas Indonesia, namun kini menghadapi tantangan zaman yang membutuhkan penguatan kembali. Karena itu, 98 Resolution Network menempatkan solidaritas bukan sekadar bantuan sesaat, tetapi sebagai kapital sosial modern yang memperkuat ketahanan nasional. 

 "Gotong royong, dalam konteks ini, naik kelas. Bukan hanya tradisi budaya, melainkan instrumen strategis yang menopang stabilitas sosial dan ekonomi," ucapnya. 

Peran Dunia Usaha dalam Mengokohkan Solidaritas Sementara itu Koordinator #WargaPeduliWarga Eli Salomo, mengatakan, keterlibatan PT Krakatau Chandra Energi menjadi ilustrasi bahwa dunia usaha semakin mengambil peran dalam memperkuat kohesi sosial di daerah. Langkah ini bukan hanya wujud tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi juga investasi jangka panjang untuk menciptakan hubungan harmonis antara industri dan masyarakat sekitar.

 "Cilegon sebagai kawasan industri strategis membutuhkan keharmonisan sosial agar dinamika ekonomi berjalan stabil. Melalui kegiatan seperti ini, pesan yang dibangun adalah jelas, bahwa pembangunan nasional harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, termasuk di lingkungan industri," ujar Eli sapaan akrabnya. 

Menurutnya, 98 Resolution Network menargetkan gerakan #WargaPeduliWarga terus diperluas ke wilayah lain. 

Cilegon menjadi titik penting karena posisinya sebagai pusat industri, sekaligus ruang sosial tempat pekerja harian, warga, dan pelaku industri berinteraksi setiap hari. 

 "Dengan memperkuat solidaritas di kawasan industri, gerakan ini ingin memastikan bahwa warga bukan hanya menjadi penonton pembangunan. Akan tetapi bagian aktif dari ekosistem yang bergerak bersama menuju kesejahteraan," kata Eli. 

Pada akhirnya, pembagian 600 paket sembako di Cilegon bukan sekadar agenda bantuan, tetapi bagian dari upaya memperkuat sosial kapital sebagai aset strategis bangsa. 

98 Resolution Network juga menegaskan, pembangunan nasional di era Presiden Prabowo Subianto harus berjalan berdampingan dengan penguatan nilai kemanusiaan, kepedulian, dan gotong royong. 

 "Karena pada akhirnya, ketahanan sebuah bangsa tidak hanya ditopang oleh kemajuan teknologi atau besarnya investasi, tetapi oleh kekuatan masyarakatnya untuk saling menjaga dan saling menyokong," pungkas Eli Salomo. (red) 

Editor: HR Oen

Tiga Provinsi Dilanda Bencana, Formappel ' RI : Stop Keserakahan yang Mengorbankan Lingkungan!

SUMATERA UTARA , MEInd TV - Rentetan bencana alam yang melanda tiga provinsi yakni Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat kembali membuka mata publik terkait maraknya aktivitas perusakan lingkungan yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Mulai dari perambahan hutan, pembukaan lahan ilegal, hingga eksploitasi alam tanpa izin disebut menjadi pemicu utama kerusakan ekosistem dan meningkatnya potensi bencana. Kerusakan itu kini berimbas pada banjir, longsor, serta terganggunya kehidupan masyarakat di berbagai wilayah.

Aktivitas alam yang dulu stabil kini berubah drastis akibat hilangnya tutupan hutan dan rusaknya daerah tangkapan air. Menanggapi situasi tersebut, Ketua Umum Forum Masyarakat Peduli dan Pemerhati Lingkungan Republik Indonesia (Formappel’RI), R. Anggi Syaputra, Didampingi Sekjend Rio Lubis Dan Wagiono Ardiansyah menyampaikan kecaman keras terhadap pihak-pihak yang diduga merusak lingkungan demi keuntungan pribadi.

 “Kami mengecam keras keserakahan oknum-oknum yang menjadikan alam sebagai objek eksploitasi. Perambahan dan perusakan lingkungan di Sumut, Aceh, dan Sumbar bukan hanya tindakan tidak bertanggung jawab, tetapi juga kejahatan moral karena dampaknya dirasakan langsung oleh rakyat,” tegas R. Anggi Syaputra. 

Ia menyebut bahwa kerusakan lingkungan secara masif tidak mungkin terjadi tanpa adanya permainan dan kelalaian pihak tertentu. R. Anggi Syaputra menegaskan bahwa Formappel’RI mendorong aparat penegak hukum untuk membuka penyelidikan menyeluruh terkait dugaan keterlibatan oknum dalam aktivitas ilegal tersebut.

 “Bencana yang terjadi bukan semata-mata musibah alam, tetapi konsekuensi dari ulah manusia yang mengabaikan keseimbangan ekosistem. Kami meminta tindakan tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu. Jangan sampai alam terus menjadi korban keserakahan,” lanjutnya. 

Formappel’RI juga menyerukan agar pemerintah pusat dan daerah memperkuat pengawasan, memperketat izin pengelolaan lingkungan, serta mengedepankan prinsip keberlanjutan. Organisasi ini berkomitmen untuk terus mengawal isu-isu lingkungan dan menyuarakan kepentingan masyarakat agar kerusakan alam tidak semakin meluas. 

 “Alam adalah titipan untuk generasi mendatang. Jika dirusak hari ini, anak cucu kita yang akan menanggung akibatnya. Formappel’RI berdiri di garis depan untuk memastikan kejahatan lingkungan tidak lagi dibiarkan,” tutup R. Anggi Syaputra.

Bencana yang terjadi di tiga provinsi tersebut kini menjadi peringatan keras bahwa eksploitasi tanpa batas akan selalu berujung pada tragedi.

Publik pun berharap agar pemerintah dan penegak hukum benar-benar bertindak, bukan sekadar memberikan janji. (Tim)

 Editor: HR Oen

Kecelakaan Maut di Lampu Merah Dawuan, Cikampek: Dua Tewas, Lima Luka-Luka, Diduga Akibat Rem Blong

KARAWANG , MEInd TV - Dua orang dilaporkan meninggal dunia dan lima lainnya mengalami luka-luka akibat kecelakaan beruntun yang melibatkan sepuluh kendaraan di kawasan lampu merah Dawuan Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang, pada Sabtu (29/11/2025) pagi.

Kecelakaan tragis ini diduga kuat disebabkan oleh truk yang mengalami rem blong dan menabrak kendaraan di depannya. 

Menurut keterangan dari Kasatlantas Polres Karawang, AKP Hidayat, proses evakuasi di lokasi kejadian telah selesai dilakukan. Semua korban luka-luka telah dilarikan ke Rumah Sakit Karya Husada untuk mendapatkan perawatan medis intensif. 

 "Total kendaraan yang berhasil dipindahkan terdiri dari satu kendaraan sumbu tiga, satu truk, empat mobil kecil, dan tujuh sepeda motor," ujar AKP Hidayat. 

Saksi mata di lokasi kejadian menuturkan, truk melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Jakarta menuju Cikampek. Setibanya di lampu merah Dawuan, truk tersebut diduga mengalami masalah pada sistem pengereman, sehingga pengemudi kehilangan kendali dan menabrak kendaraan-kendaraan yang sedang berhenti menunggu lampu merah. 

 "Suara benturannya keras sekali, seperti ada ledakan. Banyak mobil dan motor yang ringsek," ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya. Pihak kepolisian telah mengamankan sopir truk untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Sementara itu, penyebab pasti kecelakaan masih dalam proses penyelidikan oleh Satlantas Polres Karawang. 

Tim investigasi akan melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) secara menyeluruh dan memeriksa saksi-saksi untuk mengungkap secara jelas pemicu terjadinya kecelakaan maut ini. 

 "Kami akan melakukan penyelidikan secara mendalam untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan ini. Kami mengimbau kepada seluruh pengemudi agar selalu berhati-hati dan memeriksa kondisi kendaraan sebelum berkendara," tegas AKP Hidayat. 

Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian sempat mengalami kemacetan yang cukup panjang. Namun, berkat kesigapan petugas kepolisian dan instansi terkait, arus lalu lintas berhasil dinormalisasi beberapa jam kemudian. 

Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat yang memiliki informasi terkait kecelakaan ini agar dapat memberikan keterangan kepada pihak berwajib guna membantu proses penyelidikan. 

Kecelakaan ini menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya keselamatan berlalu lintas. Pastikan kendaraan dalam kondisi prima sebelum digunakan, dan selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas. (Oen)

Hadiri Rakornas Gercin Indonesia, Wagub Papua Ajak Bersatu Bangun Enam Provinsi di Tanah Papua

JAYAPURA , MEInd TV - Wakil Gubernur Papua, Aryoko Alberto Rumaropen, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (Gercin Indonesia) yang melibatkan kepengurusan dari 6 Provinsi di Tanah Papua. Gelaran bergengsi ini dilaksanakan di Aula Lukmen Lantai 9, Kantor Gubernur Papua, Dok II Jayapura, Jumat (21/11/25). 

Dalam sambutannya, Wagub Aryoko menegaskan bahwa sebagai organisasi masyarakat, Gercin Indonesia memiliki posisi strategis dalam memperkuat semangat kebangsaan, mengisi ruang sosial, serta meneguhkan komitmen terhadap NKRI di Tanah Papua. 

 “Gercin Indonesia adalah ormas yang membawa visi cinta tanah air. Perannya sangat penting dalam memperkuat kebersamaan dan menjadi bagian dari pembangunan Papua dan Indonesia,” ujar Wagub Aryoko melalui rilis media, Senin (24/11/2025). 

Harapan Rakornas: Rumuskan Kebijakan yang Konstruktif untuk Papua Wagub berharap Rakornas tidak hanya menjadi forum konsolidasi organisasi, tetapi juga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konstruktif bagi pemerintah pusat maupun daerah, terutama dalam membangun Papua yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. 

 Menurutnya, tujuan strategis Rakornas ini sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Papua menuju Transformasi Papua Baru yang maju dan harmonis, meliputi: peningkatan kualitas SDM Papua, percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi daerah, serta tata kelola pemerintahan yang bersih, modern, dan profesional. Rakornas Gercin Indonesia turut dihadiri oleh: Dr. Lenis Kogoya, Staf Khusus Menteri Pertahanan RI Bidang Kedaulatan Negara, Perwakilan Kementerian Dalam Negeri RI, yakni Direktur Penataan Daerah Otsus dan DPOD Ditjen Otda Kemendagri,Dr Sumule Tumbo SE. M dan ajaran Forkopimda Provinsi Papua, Serta ketua, sekretaris, dan bendahara DPD dan DPC Gercin Indonesia se-Tanah Papua. Gercin Indonesia Diapresiasi Sebagai Wadah Anak Papua Dalam kesempatan itu, Wagub Aryoko memberikan apresiasi mendalam kepada DPN Gercin Indonesia beserta seluruh jajaran yang telah konsisten memperkuat wawasan kebangsaan dan menjadi mitra strategis pemerintah. 

 “Gercin Indonesia telah menjadi wadah bagi anak-anak Papua untuk berkontribusi dalam gerakan sosial kebangsaan. Papua bukan hanya penerima pembangunan, tetapi pelaku utama dan bagian penting dari masa depan Indonesia,” tegasnya. 

Menutup sambutannya, Wagub mengajak seluruh peserta Rakornas untuk menjadikan momentum ini sebagai pijakan memperkuat persatuan dan mempercepat pembangunan di Bumi Cenderawasih.

 “Mari kita bangun enam provinsi di Tanah Papua dengan hati bersih, semangat persaudaraan, dan tekad untuk mewujudkan masa depan baru bagi anak cucu kita.” Ia juga berharap penyelenggaraan Rakornas ini membawa berkah dan menjadi langkah nyata menuju Papua yang lebih damai, maju, dan sejahtera. (red) 

Editor: HR Oen

Perkuat Solidaritas Sosial, 98 Resolution Network Kembali Gelar #WargaPeduliWarga di Jakarta dan Sukoharjo

JAKARTA , MEInd TV - 98 Resolution Network kembali menyelenggarakan kegiatan sosial #WargaPeduliWarga Jilid 9, secara serentak di dua wilayah: Jakarta dan Sukoharjo, Sabtu (22/11/2025). 

Bantuan Sosial berupa paket sembako dan bakti sosial kesehatan gratis, untuk Jakarta dilaksanakan di dua lokasi. Pertama di Kantor Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, sebanyak 500 paket sembako dan baksos pelayanan kesehatan gratis. 

Bantuan ini dibagikan kepada warga kategori rentan secara ekonomi. Kedua di Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, sebanyak 500 paket sembako diberikan kepada driver ojek online melalui kerja sama dengan Koalisi Ojek Nasional (KON). 

Total 1.000 paket sembako tersebut merupakan hasil dukungan dan partisipasi perusahaan BUMN PT Perkebunan Nusantara (PTPN). "Gerakan Warga Peduli Warga Jilid 9 ini bagian dari partisipasi masyarakat dalam memperkuat solidaritas sosial. 98 Resolution Network terus berupaya mengkampanyekan kepedulian sosial pada sesama, untuk memperkuat kesejahteraan sosial masyarakat," kata Johanes Marbun Juru Bicara 98 Resolution Network saat ditemui di Kelurahan Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Pusat, Sabtu (22/11/2025). 

Menurutnya, Pemerintah Indonesia saat ini tengah bekerja keras merealisasikan Program Strategis Nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Dalam situasi ekonomi dunia yang bergejolak, stabilitas politik dan penguatan penegakan hukum. 

 "Penguatan ekonomi masyarakat, stabilitas politik, dan penegakan hukum menjadi fondasi penting, untuk memastikan ketahanan ekonomi nasional. Tentunya untuk mewujudkan 8 Program Asta Cita dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045," ujar Jo Marbun sapaan akrabnya. Sementara itu Eli Salomo Kordinator Gerakan #WargaPeduliWarga mengatakan, 98 Resolution Network menyampaikan berbagai upaya Presiden Prabowo Subianto saat ini. Dimana mengarahkan untuk mempercepat kemandirian ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan perbaikan tata kelola pemerintahan. 

 "Salah satu pilar terpenting dalam agenda tersebut adalah penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Termasuk juga meningkatkan kesejahteraan sosial dan memupuk rasa kepedulian sosial sesama warga/masyarakat," ujar Eli Salomo saat sambutan di hadapan ratusan Driver Ojek Online di Kantor Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu (22/11/2025). 

Apabila, kata Eli sapaan akrabnya, selama bertahun-tahun praktik korupsi banyak terkait dengan belanja APBN, kini pemerintah memperluas fokus dengan menertibkan kebocoran pada sisi penerimaan negara.

Terutama di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. "Langkah “bersih-bersih” ini merupakan upaya penting untuk menjaga integritas keuangan negara dan, untuk memastikan setiap rupiah penerimaan negara dapat kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan publik yang lebih baik," katanya. 

Kemudian, KPK dan Kementerian Keuangan diharapkan terus memperkuat kolaborasi serta mempercepat penuntasan kasus-kasus yang merugikan pendapatan negara. 

98 Resolution Network mengapresiasi langkah tegas Presiden Prabowo dalam memperkuat integritas aparatur negara dan menindak oknum yang merugikan pendapatan negara. 

 "Pemberantasan korupsi harus dilakukan tanpa pandang bulu, karena kebocoran penerimaan negara berdampak langsung pada kemampuan pemerintah membiayai program-program kesejahteraan," jelasnya. 98 Resolution Network mengajak seluruh elemen bangsa berperan aktif menolak praktik “serakahnomic”, yakni perilaku serakah yang merugikan negara dan menghambat kesejahteraan rakyat. 

Berbagai kasus besar yang telah ditangani menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun kultur pemerintahan yang bersih. "98 Resolution Network mendorong para pejabat negara di semua tingkatan untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik agar lebih peka terhadap dinamika sosial masyarakat. Kehati-hatian, akurasi, dan empati dalam komunikasi politik sangat penting untuk menjaga kepercayaan rakyat dan stabilitas sosial," tandas Eli.

Sukoharjo Juga Gelar Acara #WargaPeduliWarga Selain itu di hari yang sama, kegiatan #WargaPeduliWarga juga dilaksanakan di Balai Desa Dalangan, Dukuh Keden, RT 3 RW 7, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dengan total 550 paket sembako. Kegiatan ini terselenggara berkat dukungan BUMN Hutama Karya. (red)

Editor: HR Oen

Warga Labuan Bajo Surati Panglima TNI hingga Menhan: Atas Dugaan Intimidasi dan Ancaman Oknum-Oknum TNI Kodim 1630 Pada Sengketa Tanah

LABUAN BAJO , MEInd TV - Perjuangan tujuh warga pemilik tanah seluas 3,1 hektare di Bukit Kerangan, Labuan Bajo, memasuki babak baru. Tidak hanya melapor ke Polisi Militer, para warga kini melangkah lebih jauh dengan mengirimkan surat resmi kepada sejumlah pejabat tinggi negara. Hal ini terkait dugaan intimidasi yang mereka alami dari oknum TNI AD yang bertugas di Kodim 1630/Manggarai.

Surat itu ditujukan kepada Pangdam IX/Udayana di Bali, Menteri Pertahanan RI, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), hingga PUSPOMAD di Jakarta. 

Langkah ini ditempuh karena warga menilai tindakan oknum tersebut telah melewati batas kewenangan militer dan mencampuri sengketa perdata yang sedang berproses hukum. Dugaan Intimidasi Berulang di Tanah Sengketa Warga sebelumnya melaporkan bahwa pada 26 dan 27 Oktober 2025, oknum TNI tersebut datang ke lokasi tanah sengketa dan meminta pagar yang baru dipasang warga agar dibongkar. Ironisnya, pagar milik pihak lain yang juga berada di lokasi tidak mendapat perlakuan serupa. Peristiwa itu membuat warga merasa terintimidasi, terutama karena tindakan tersebut dilakukan pada malam hari dan diiringi desakan yang dinilai tidak wajar dalam perkara perdata. 

Salah satu warga menyebut langkah ini sebagai bentuk “perlawanan martabat” agar rakyat kecil tidak terus-menerus menjadi korban tekanan dalam konflik tanah di Labuan Bajo. Respons Cepat POMDAM IX Udayana Tuai Apresiasi Di tengah kekhawatiran warga, muncul secercah harapan. Tim kuasa hukum tujuh warga tersebut menyampaikan apresiasi kepada POMDAM IX/Udayana yang dinilai bergerak cepat menindaklanjuti laporan. Menurut penjelasan tim hukum, sejak 15 sampai 17 November 2025, tiga anggota Polisi Militer dari Subdenpom Ende atas perintah POMDAM IX/Udayana telah turun langsung ke Labuan Bajo untuk memeriksa para pelapor satu per satu. 

 Tidak hanya itu, penyidik POMDAM juga telah melakukan rekonstruksi di lokasi tanah sengketa seluas 3,1 hektare di Bukit Kerangan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan fakta di lapangan dan menguji kebenaran dugaan intimidasi yang dilaporkan warga. 

 “Kami mengapresiasi profesionalitas dan kecepatan POMDAM dalam memproses laporan warga. Ini menunjukkan bahwa institusi TNI tidak mentolerir tindakan oknum yang merugikan masyarakat dan merusak marwah TNI,” ujar salah satu anggota tim kuasa hukum dalam rilis media, Sabtu (22/11/2025) di Labuan Bajo.

Harapan Warga: TNI Tetap Netral dan Melindungi Rakyat Dengan serangkaian langkah resmi yang telah ditempuh, warga Kerangan berharap institusi TNI dapat menjaga marwahnya sebagai penjaga keamanan negara yang netral, profesional, dan melindungi rakyat sebagaimana diamanatkan undang-undang. “Tujuan kami bukan mencari musuh, tapi meminta keadilan. Kami ingin memastikan tidak ada aparat yang berpihak dalam sengketa perdata. Tanah kami sedang diproses hukum, dan kami hanya ingin hak kami dihormati,” ungkap salah satu warga. 

Para pemilik tanah menegaskan bahwa perjuangan mereka akan terus dilanjutkan melalui jalur hukum hingga tuntas, sambil tetap membuka ruang komunikasi dengan semua pihak. 

Keberanian pemilik tanah semakin gigih karena dasar klaim Santosa Kadiman dari Jakarta atas tanah seluas 40 hektar di kawasan itu ternyata fiktif sebagaimana dalam putusan incraht di perkara tanah yang berdampingan dengan mereka (perkara no.1/2024). 40 ha fiktif itu juga tumpang tindih di atas tanah mereka. 

Pemilik tanah kuat dugaan bahwa Dandim Budiman Manurung dan anak buahnya membekingi pelaku PMH (Perbuatan Melawan Hukum) di situ. (red) 

Editor: HR Oen

Audensi LSM TKN dan DPW APPI Sumut ke Kadis Naker, Dorong Sinergi Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan

MEDAN , MEInd TV - Ketua Umum LSM Tim Kenziro Kompas Nusantara (TKN) Adiwarman Lubis beserta Wasekjen LSM DPP TKN merangkap Ketua DPW Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Sumut Hardep melakukan audensi bersama Kadis Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Ir. Yuliani Siregar, M.AP di kantor Dinas Tenaga Kerja yang terletak di Jalan Asrama No. 143, Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Sumatera Utara, hari Jumat (21/11/2025). 

 Audensi yang bertujuan menjalin silaturahmi ini juga difokuskan pada upaya sinergi dan kolaborasi untuk mengatasi konflik yang sering terjadi antara pekerja dan pengusaha/perusahaan.

Adiwarman Lubis yang didampingi para pengurus LSM TKN menyampaikan dukungan penuh terhadap kinerja Ibu Yuliani Siregar yang baru saja menjabat selama 3 bulan sebagai Kadis Naker, setelah sebelumnya menjabat sebagai Kadis Lingkungan Hidup Sumatera Utara Selain itu, Adiwarman juga menyampaikan berbagai aspirasi yang diterima LSM TKN dari pekerja yang datang melaporkan kisruh ke kantor mereka di Jalan K.H. M. Yamin. 

Di antaranya adalah kasus penahanan ijazah oleh perusahaan, pembayaran gaji dan hak-hak karyawan yang tertunda, serta pemaksaan pengunduran diri kepada pekerja yang telah mengabdi selama 13 tahun. 

 Sebagai perwakilan dari organisasi pers dan Wasekjen DPP LSM TKN , Hardep turut menyampaikan kepada Kadis Naker agar penyelesaian sengketa antara karyawan dan perusahaan dapat dilakukan dengan cara kekeluargaan, serta melakukan pengawasan penuh terhadap penyelesaian melalui mekanisme Tripartit dan Bipartit.

Ia juga menekankan perlunya sanksi tegas bagi pengusaha yang melanggar peraturan, dan pihak pekerja / karyawan harus mengetahui pemerintah telah merevisi UU tenaga kerja yang lama menjadi UU Ketenagakerjaan dan Cipta Kerja yang baru disahkan adalah UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang mengesahkan Perpu yang diterbitkan sebelumnya dan merevisi banyak undang-undang, termasuk UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Beberapa poin penting dalam UU Cipta Kerja meliputi perubahan terkait outsourcing, pesangon, jam kerja, dan perlindungan bagi pekerja, meskipun keputusan Mahkamah Konstitusi pada November 2024 meminta penyusunan UU Ketenagakerjaan baru dan pemisahan klaster ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja. 

Lanjut, Ir. Yuliani Siregar turut antusias menyambut kedatangan kedua delegasi tersebut dan menerima aspirasi yang diberikan sebagai masukkan dalam memperjuangkan hak-hak karyawan secara adil. 

"Dinas Tenaga Kerja Provinsi sedang mengupayakan agar 6 Unit Pelaksana Teknis (UPT) berjalan maksimal sesuai dengan teknologi yang berkembang. Selain itu, pihak outsourcing juga diharapkan dapat memenuhi hak-hak normatif karyawan agar tidak ada ketimpangan dalam perselisihan terkait Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara," ungkapnya. 

Ia juga berharap seluruh serikat pekerja dapat bersatu dan tidak terpecah belah, sehingga aspirasi yang sampai ke Gubernur dan Dinas Tenaga Kerja dapat diserap dengan baik dan dijalankan sesuai keinginan serikat dan karyawan. 

Acara diakhiri dengan penyerahan piagam penghargaan dari Adiwarman Lubis selaku Ketua Umum LSM TKN kepada Kadis Naker, serta sesi foto bersama seluruh peserta audensi. Disela sela sela sesi foto bersama Adiwarman lubis menyampaikan karyawan atau buruh yang tidak mendapatkanh hak nya silahkan datang ke kantor TKN Kompas Nusantara jln ahM yamin no 202 deoan rs pringadi medan kita siap bantu .(Tim) 

Editor: HR Oen

Diduga Mafia BBM Bersubsidi Solar "AS dkk" di Belawan Masih Merajalela, Warga Resah dan APH Kok Selow Aja?

BELAWAN , MEInd TV- Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Jenis Solar yang sah, Diduga kuat pihak dari beberapa pekerja SPBU mulai di Kecamatan Belawan hingga Medan Deli telah bekerjasama dengan Mafia Minyak Solar Berinisial "AS dkk", yang telah merugikan negara sebesar Miliaran Rupiah. 

Hal tersebut telah terungkap fakta langsung di lapangan, saat beberapa Tim awak media menginvestigasi dan memantau secara langsung terhadap pengangkutan truk dengan memodifikasi Tangkinya secara ilegal, dengan orang dan kendaraan yang sama bolak balik, keluar masuk di SPBU yang sama sampai 3-4 kali putaran pengisian. 

 Beberapa saat yang lalu diketahui pula jaringan yang sudah bermain sejak lama ini, selalu memprioritaskan pelangsir solar, atau pihak-pihak yang diduga bagian dari jaringan mafia solar "AS dkk", dengan dukungan dari para oknum aparat tertentu dan juga pihak dalam orang SPBU Pertamina nya yang ikut terlibat, demi menyelewengkan harga pembelian minyak dengan selisih harga yang relatif lebih tinggi dijual di luar untuk industri dan Kapal. 

Sebut saja salah satu pekerja SPBU Berinisial "RI", ia mengatakan bahwa 

"Mustahil mendapatkan solar langsung dari SPBU disini bang, karena sudah disedot mafia menggunakan mobil pengangkut truk yang sudah di modifikasi, Solar ratusan liter dan ton sudah dikontrak oleh mafia untuk penyulingan, yang lain bukan kelompoknya tidak kebagian", Katanya, pada Selasa.(18/11/25)

Lanjutnya, Ia menirukan ucapan dan perkataan para mafia yang menganggap pemberitaan media hanya “Celoteh burung Walet”, karena tidak pernah ditindak Aparat Penegak Hukum (APH), sudah diatur", Ucapnya lagi.

Sebagai informasi, bahwa Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM subsidi akan dipidana dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling tinggi Rp.60 miliar (Pasal 55 UU Migas). 

 Hal tersebut sudah pasti akan menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi Para Penegak Hukum di Wilayah Polres Pelabuhan Belawan dan Polda Sumatera Utara, BPH Migas, Pertamina, dan Pemerintah untuk segera menindak lanjuti dan menangkap mafia solar di SPBU Jalan Alumunium Raya, Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kabupaten Pelalawan, dan SPBU Singapore Station depan Pelindo Regional 1 Belawan. 

Dengan banyaknya antrian yang panjang mobil yang sudah dimodifikasi untuk mengangkut minyak dengan jumlah yang tidak wajar tersebut, harus menjadi perhatian khusus para Penegak Hukum, tapi mengapa masih terus dibiarkan merajalela dan selow aja ya?, apakah sudah terima stabil?. Lokasi Gudang Penampungan Mafia Solar Gudang Penampungan BBM Ilegal/siong Diduga milik yang sering disebut AS alias Andre Sinaga, buang limbah ke Paret.

Hal itu diketahui oleh masyarakat sekitar yang sedang melintas didepan gudang, Jalan Pasar Lama (Gudang Kapur), Lingkungan 29, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. 

Warga masyarakat pun telah mengambil limbah tersebut dengan menggunakan gayung pelastik dan memasukan kedalam ember berwarna putih lalu mengabadikan limbah tersebut dengan memfoto dan mem-vidio kan limbah tersebut. Adanya kejadian itu warga masyarakat sekitar pun menjadi resah dan cemas dikhawatirkan kalau ada yang membuang Api puntung rokok bisa terjadi kebakar hebat dan menjadi lautan api.

 "Saya sedang lewat didepan gudang berjalan kaki dan saya lihat disamping gudang manyak BBM jenis solar berserakan dalam paret bang, dan saya pun kembali pulang ke rumah mengambil gayung dan ember dan saya kembali lagi kesamping gudang itu lalu saya kumpulin minyak-minyak solar dan saya masukan kedalam ember sambil saya foto dan videonya bang", ucap warga sekitar yang tidak mau disebutkan namanya kepada awak media. 

Saat ditanyai gudang itu milik siapa,

 "Orang-orang disini sering menyebut gudang itu milik Bos Andre Sinaga bang. Saya sebagai warga disini bermohon kepada Aparat Penegak Hukum (APH) yang berwenang, agar jangan menutup mata dan segera turun tangan dengan adanya gudang yang diduga ilegal dan buang limbah minyak sembarangan kedalam paret warga, kasihanilah kami yang tinggal di pasar lama ini, kemudian kalaulah ada yang buang api puntung rokok kan terjadi kebakaran hebat di kampung kami ini bang", cetus masyarakat tersebut dengan nada sedih dan geram. 

Saat dikonfirmasi awak media yang bertugas terkait keberadaan bisnis ilegal tersebut kepada Kapolres dan Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan melalui pesan singkat WhatsApp, hingga berita ini naik ke meja redaksi masih belum memberikan tanggapannya secara resmi. 

Sejak dulu, warga sudah sangat resah dengan aktivitas ilegal BBM Bersubsidi Solar, apalagi jaringan yang Diduga Kuat Mafia Solar "AS dkk" sudah sangat terorganisir di kawasan Medan Utara, hingga menyalurkan BBM Solar Ilegalnya ke Gudang Pintu Tol dan Gabion, dimana bnyak para nelayan kecil mencoba mengadu nasib disana untuk mencari nafkah, namun tetap tertindas oleh permainan mafia minyak BBM Solar kelas kakap tersebut, Mampukah APH Membongkar, Memberantas, dan Menangkap Para Pelaku Kejahatan tersebut. (Red/Tim)

Editor: HR Oen 

Akibat Pengrusakan Aset, PT Barapala Alami Kerugian Mencapai Rp 5 Miliar

MEDAN , MEInd TV- Direktur PT Barumun Raya Padang Langkat Barapala, M Syukri menyesalkan bentrok yang terjadi antara sekuriti dengan warga yang melakukan aksi menginap di PT Barapala, Desa Unterudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padanglawas. Akibat kericuhan yang berujung pada aksi perusakan dan pembakaran aset, PT Barapala menderita kerugian ditaksir mencapai Rp 5 miliar.

 "Kita sesalkan aksi demo dan terjadi bentrok yang berujung pada pembakaran alat berat, mess dan pos penjagaan. Buat kita ini musibah bagi kedua belah pihak. Kalau menyampaikan aspirasi kita bisa berdialog. Kerugian yang ditaksir akibat pembakaran dan pengrusakan aset mencapai Rp 5 miliar,"jelas Direktur PT Barapala pada wartawan, Kamis (20/11) di Medan. 

Lebih jauh, perusahaan sebelumnya selalu terbuka dengan masyarakat. Kalau ada permintaan dari masyarakat dan pemerintah desa perusahaan selalu terbuka dan bisa disampaikan melalui pemerintahan di 6 desa yang menjalin kerjasama dengan PT Barapala.

 "Kapan pun kita siap untuk berdialog menerima aspirasi, tapi harus dijembatani oleh Forkopimda. Kita ingin perusahaan ini bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin selama ini perusahaan belum bisa mengakomodir semua keinginan masyarakat,"jelasnya. 

M Syukri berharap, kedua belah pihak bisa mengutamakan musyawarah dan mufakat. Hal-hal yang belum bisa direalisasikan perusahaan tetap akan diupayakan. 

Apa yang jadi permintaan dan yang kurang dari perusahaan akan kami pertimbangkan sebelum disalurkan.

 "Sampai hari ini kepala desa di 6 desa masih konsisten membela PT Barapala,"jelasnya.

Disinggung soal legalitas PT Barapala, M Syukri menegaskan, PT Barapala memiliki legalitas yang jelas. 

Diantaranya izin usaha perkebunan (IUP), Izin Lingkungan dan izin lokai. Dan izin-izin ini semuanya masih berlaku. 

 "Sedangkan izin HGU sampai saat ini masih berproses karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan. Sedangkan terkait tuntutan masyarakat soal Plasma saat ini kami realisasikan melalui kompensasi. Sebagai pengganti kami memberikan kompensasi sebesar Rp 150 juta perbulan untuk warga di 6 Desa. Pemberian kompensasi ini sudah kami realisasikan sejak tahun1996 sampai November 2025,"urainya. 

Kompensasi ini, lanjut M Syukri, juga sudah diketahui oleh pihak Forkopimda. Pemberian kompensasi berjalan dengan lancar. Mekanisme tiap bulan kepala desa datang menjemput ke kantor kebun. 

M Syukri menambahkan, pihak manajemen bermohon kepada pihak keamanan daerah yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Resort Padang Lawas agar dapat segera memproses, mengusut tuntas aksi demo anarkis yang berujung pengrusakan dan pembakaran aset kebun PT Barapala.(Tim)

Editor: HR Oen

Warga Diserang Preman Berkedok Sekuriti saat Demo PT Barapala, Kapolres Padanglawas Didesak Dicopot

PADANG LAWAS , SUMUT , MEInd TV- Warga Luat Unterudang yang melakukan aksi menginap di PT Barapala diserang oleh puluhan pihak sekuriti perkebunan dengan panah dan tombak. Dua warga yakni, Adi Ansor Harahap jadi korban kena panah di bagian kaki kakan dan Saripuddin Hasibuan kena panah di bagian dada kanan. Salah seorang saksi di lokasi kejadian, Ruslan Abdullah Hasibuan pada wartawan, Selasa (18/11) malam menceritakan, sebelum penyerangan berlangsung, puluhan oknum preman suruhan PT Barapala berkedok sekuriti sempat meminta izin pada warga yang menginap di PT Rapala.

 "Mereka minta izin untuk menjemput rekannya di pos 1. Karena alasanya mau menjemput rekan mereka, jadi kami izinkan mereka lewat,"kata Ruslan. 

Setelah kembali dari pos satu, tepatnya di dekat jembatan, sekitar 25 orang oknum sekuriti dengan membabibuta menyerang massa dengan menggunakan panah dan tombak. Alhasil 2 warga jadi korban terkena panah di bagian kaki kanan dan di dada kanan. Warga yang tiba-tiba diserang berusaha melawan oknum sekuriti dengan peralatan seadanya dan berhasil memukul mundur oknum sekuriti.

 "Bukan hanya di serang. Sepeda motor dan kendaraan kami juga dirusak oleh para oknum sekuriti,"jelas Ruslan. 

Atas kejadian ini, mewakili mahasiswa, Arsa Rizki Siregar mengatakan, aksi damai yang dilakukan warga sebelumnya juga sudah mendapatkan izin dari pihak Polres Padanglawas untuk menginap (ngecamp) di PT Barapala sambil menunggu pimpinan PT Barapala menemui warga. 

 Namun apa yang terjadi, saat pihak Polres Padanglawas meninggalkan lokasi puluhan preman bayaran berkedok sekuriti menyerang warga.

 "Kami juga minta keadilan pada Kapoldasu dan Gubernur Sumatera Utara untuk memberi atensi permasalahan ini dan turun langsung ke lokasi. 

Kami juga berencana akan menggelar aksi besar- besaran ke Poldasu,"ungkapnya. Usia menyerang warga, pihak manajemen dan preman berkedok sekuriti pergi melarikan diri. Warga minta pihak Manajemen yang terdiri dari Saprijal, Ahok dan Aspin agar mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hak Ke PT Barapala, Warga Diserang Oknum Preman Berkedok Sekuriti Informasi yang beredar di lapangan, Kapolres Padanglawas membuat laporan ke Poldasu soal pengrusakan dan pembakaran aset milik perusahaan. 

Warga menyesalkan sikap Kapolres karena dinilai tidak objektif dalam melihat persoalan ini, dengan melaporkan beberapa tokoh masyarakat dan tokoh adat Luat Unterudang ke Poldasu. Padahal, kemarahan warga yang berujung pada pengrusakan aset PT Barapala disebabkan oleh ulah oknum preman berkedok sekuriti yang terlebih dahulu menyerang warga dengan menggunakan panah, tombak dan parang. Warga minta Poldasu agar objektif dalam melihat persoalan ini. 

Warga juga mendesak agar Kapoldasu, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto segera mencopot jabatan Kapolres Padanglawas karena tidak objektif dalam melihat persoalan ini.(Tim) 

Editor: HR Oen